SURABAYA - Surya- Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur meminta Gubernur Soekarwo untuk meliburkan semua kantor dan instansi pada hari Selasa (16/11) mendatang atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha versi Muhammadiyah. Hari raya ini sehari lebih awal dari ketetapan Kementerian Agama yang jatuh pada Rabu (17/11).
“Kami sudah mengirim surat kepada Gubernur Jatim. Kami berharap gubernur memberikan toleransi kepada kaum muslim yang ikut Idul Adha tanggal 16, bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk,” jelas Nadjib Hamid, Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, Jumat (12/11).
Dalam surat itu, PW Muhammadiyah mengajukan dua opsi. Pertama, berharap kantor dan instansi diliburkan, seperti halnya hari libur Lebaran Idul Adha, Rabu (17/11). Namun, jika opsi libur tidak memungkinkan, PW Muhammadiyah berharap opsi kedua bisa diterapkan, yaitu memberikan toleransi dengan memundurkan jam masuk kantor sekitar satu sampai dua jam dari jam normal.
“Dimundurkannya jam masuk kantor ini, agar warga yang melaksanakan ibadah bisa khusyuk karena tidak dikejar-kejar waktu,” kata Nadjib.
Opsi mundur jam masuk kantor ini, kata Nadjib, bisa saja dibarengi dengan pengunduran jam pulang kantor. Dengan begitu lama jam kerja tidak terkurangi dan instansi tempat mereka bekerja tidak dirugikan.
Menurut Nadjib, tanpa kebijakan libur atau memundurkan jam kerja, kaum muslim akan kesulitan melaksanakan ibadahnya. Terutama karyawan kantor, pegawai negeri sipil (PNS), dan para siswa di sekolah-sekolah negeri.
Selain mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, Muhammadiyah juga mengimbau warga yang melaksanakan Idul Adha hari Selasa tidak melalaikan tugas dan pekerjaannya. Mereka diminta segera melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya, begitu salat Id selesai.
Begitu juga dengan panitia salat Id diimbau memperpendek prosesi salat Id. Misalnya dengan memperpendek materi khotbah.
Permintaan PW Muhammadiyah Jatim tersebut langsung direspons Gubernur Soekarwo. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu tidak mengabulkan permintaan libur, tetapi tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan Pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan salat Id pada hari Selasa (16/11). Jadi, pada tanggal itu pegawai masih harus masuk kerja. “Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin (terlambat masuk kantor),” ujar Pakde Karwo kepada Surya, Jumat (12/11).
Namun, karena hal itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan yang terpenting, setelah salat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk mbolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Pakde Karwo, pihaknya tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya, Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK). nuji/ian
Surya Online Sabtu, 13 Nopember 2010 | 09:58 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/13/pns-muhammadiyah-diizinkan-molor-kerja.html
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 13 November 2010
Rabu, 10 November 2010
Catatan Ahmad Syafii Maarif tentang Mbah Maridjan
REPUBLIKA.CO.ID, Semula saya tidak tertarik untuk menulis tentang isu ini, tetapi di internet sedang berlangsung polemik pro-kontra tentang kematian Mbah Maridjan (1927-2010) yang dikenal sebagai kuncen (juru kunci) Gunung Merapi. Sebelum menduduki posisi itu pada 1982, dia merupakan pembantu bapaknya sebagai kuncen. Tugasnya cukup dahsyat: menjinakkan Gunung Merapi.
Namanya menjadi sangat populer ketika pada tahun 2006 imbauan Sultan Hamengkubuwono X bersama ahli vulkanologi tidak dihiraukannya agar meng ungsi karena kemungkinan Gunung Merapi akan erupsi. Kebetulan saat itu ilmu titennya manjur, tidak terjadi letusan.
Akibatnya, sosok yang sangat sederhana ini melangit. Sebuah perusahaan minum an bahkan menjadikannya sebagai bintang iklan dengan bayaran sebesar Rp 150 juta, sedangkan gajinya sebagai abdi dalem Keraton Yogyakarta hanyalah Rp 10 ribu per bulan.
Gelarnya sebagai abdi dalem penjaga Gunung Merapi adalah R Ng Surakso Hargo atau Mas Penewu Surakso Hargo (penunggu gunung). Dia tinggal di Desa Kinahrejo secara berketurunan. Dalam mitologi Jawa Keraton Gunung Merapi ada bahureksonya, penguasa Merapi yang terletak di utara Yogya itu, sedangkan di selatan dipercayai pula adanya Nyi Loro Kidul, penguasa laut selatan. Keraton Yogya berdiri di tengah-tengahnya.
Sudah tentu semua mitos itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan raja-raja
Mataram. Dengan menciptakan berbagai mitos yang sarat klenik itu, diharapkan tidak akan ada kekuatan yang dapat menghancurkan Mataram. Di era Islam, kepercayaan semacam ini diselimuti dengan ajaran-ajaran agama yang kemudian membentuk Islam Jawa (kejawen).
Tradisi ini ternyata bisa bertahan selama ratusan tahun dengan plus-minusnya. Plusnya, secara sosiologis dari sudut penyebaran Islam, mayoritas rakyat Jawa telah menjadi Muslim, terlepas dari kualitasnya.
Minusnya, akan sulit dibedakan antara ajaran autentik Islam yang bersumbu pada doktrin tauhid dan apa yang disebut kearifan lokal yang sudah bercampur aduk dengan tradisi kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Sebuah sinkretisme yang sangat awet dan fenomenal.
Mbah Maridjan adalah produk dari tradisi panjang yang sudah diislamkan itu.
Secara pribadi dia adalah seorang saleh, rajin beribadat, punya masjid, suka memberi, bahkan menjadi pengurus tingkat ranting sebuah gerakan Islam. Tetapi, pengabdiannya terhadap perintah Sultan Hamengkubuwono IX agar siap menjadi orang terakhir yang mengungsi saat bahurekso marah telah berakhir dengan sebuah tragedi. Di sini terjadi ketegangan antara sikap menjunjung dawuh dan risiko maut. Mbah Mardjan, saya tidak tahu persis, telah menempuh jalan kedua.
Sekiranya Merapi tidak cepat meledak, boleh jadi Mbah Mardjan akan mengungsi juga sebab pihak yang membujuk telah berdatangan sebelumnya. Kita tentu mendoakan arwah Mbah Mardjan diterima Allah dengan pengabdiannya yang hampir tanpa batas itu, tak perlu dikaitkan dengan tradisi Jawa yang sulit dipisahkan dengan struktur batinnya. Namun, siapa pun yang akan ditunjuk sebagai kuncen berikutnya, janganlah terlalu mengandalkan ilmu titen, dengarlah dengan baik saran Dr Surono, pakar gunung berapi yang wajahnya tampak dalam situasi kelelahan yang berat.
Gunung Merapi adalah gejala alam dengan hukum-hukum dan perilakunya sendiri. Sekalipun ilmu pengetahuan belum dapat membaca perilakunya itu dengan kesimpulan yang serbapasti, setidak-tidaknya pendekatan keilmuan jauh lebih unggul dari ilmu rasa yang lebih banyak berdasarkan empirisme tanpa melalui pembuktian ilmiah.
Akhirnya, polemik internet sebaiknya dihentikan saja, kecuali untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan. Mbah Maridjan sendiri sebenarnya mengakui vulkanologi yang perlu dipelajari. Saat ditanya tentang erupsi Gunung Merapi, dengan bahasa Jawa dijawabnya: "Yo nek bab kui, takona nang vulkanolog." (Jika mengenai masalah itu, tanyakan kepada vulkanolog).
Dilema Mbah Maridjan adalah dalam menghadapi gejala alam, ilmu titennya tidak jarang lebih dominan. Yang perlu dijaga adalah agar kuburannya tidak dijadikan tempat keramat yang dapat menyeret bangsa ini ke tempat jatuh yang lebih tinggi, sekalipun ilmu pengetahuan sendiri bukanlah dewa. Ilmu pengetahuan juga terbatas dan nisbi. Allahu a'lam.
Republika OnLine » Breaking News » Nusantara Rabu, 10 November 2010, 05:44 WIB
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/10/145750-catatan-syafii-maarif-tentang-mbah-maridjan
Namanya menjadi sangat populer ketika pada tahun 2006 imbauan Sultan Hamengkubuwono X bersama ahli vulkanologi tidak dihiraukannya agar meng ungsi karena kemungkinan Gunung Merapi akan erupsi. Kebetulan saat itu ilmu titennya manjur, tidak terjadi letusan.
Akibatnya, sosok yang sangat sederhana ini melangit. Sebuah perusahaan minum an bahkan menjadikannya sebagai bintang iklan dengan bayaran sebesar Rp 150 juta, sedangkan gajinya sebagai abdi dalem Keraton Yogyakarta hanyalah Rp 10 ribu per bulan.
Gelarnya sebagai abdi dalem penjaga Gunung Merapi adalah R Ng Surakso Hargo atau Mas Penewu Surakso Hargo (penunggu gunung). Dia tinggal di Desa Kinahrejo secara berketurunan. Dalam mitologi Jawa Keraton Gunung Merapi ada bahureksonya, penguasa Merapi yang terletak di utara Yogya itu, sedangkan di selatan dipercayai pula adanya Nyi Loro Kidul, penguasa laut selatan. Keraton Yogya berdiri di tengah-tengahnya.
Sudah tentu semua mitos itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan raja-raja
Mataram. Dengan menciptakan berbagai mitos yang sarat klenik itu, diharapkan tidak akan ada kekuatan yang dapat menghancurkan Mataram. Di era Islam, kepercayaan semacam ini diselimuti dengan ajaran-ajaran agama yang kemudian membentuk Islam Jawa (kejawen).
Tradisi ini ternyata bisa bertahan selama ratusan tahun dengan plus-minusnya. Plusnya, secara sosiologis dari sudut penyebaran Islam, mayoritas rakyat Jawa telah menjadi Muslim, terlepas dari kualitasnya.
Minusnya, akan sulit dibedakan antara ajaran autentik Islam yang bersumbu pada doktrin tauhid dan apa yang disebut kearifan lokal yang sudah bercampur aduk dengan tradisi kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Sebuah sinkretisme yang sangat awet dan fenomenal.
Mbah Maridjan adalah produk dari tradisi panjang yang sudah diislamkan itu.
Secara pribadi dia adalah seorang saleh, rajin beribadat, punya masjid, suka memberi, bahkan menjadi pengurus tingkat ranting sebuah gerakan Islam. Tetapi, pengabdiannya terhadap perintah Sultan Hamengkubuwono IX agar siap menjadi orang terakhir yang mengungsi saat bahurekso marah telah berakhir dengan sebuah tragedi. Di sini terjadi ketegangan antara sikap menjunjung dawuh dan risiko maut. Mbah Mardjan, saya tidak tahu persis, telah menempuh jalan kedua.
Sekiranya Merapi tidak cepat meledak, boleh jadi Mbah Mardjan akan mengungsi juga sebab pihak yang membujuk telah berdatangan sebelumnya. Kita tentu mendoakan arwah Mbah Mardjan diterima Allah dengan pengabdiannya yang hampir tanpa batas itu, tak perlu dikaitkan dengan tradisi Jawa yang sulit dipisahkan dengan struktur batinnya. Namun, siapa pun yang akan ditunjuk sebagai kuncen berikutnya, janganlah terlalu mengandalkan ilmu titen, dengarlah dengan baik saran Dr Surono, pakar gunung berapi yang wajahnya tampak dalam situasi kelelahan yang berat.
Gunung Merapi adalah gejala alam dengan hukum-hukum dan perilakunya sendiri. Sekalipun ilmu pengetahuan belum dapat membaca perilakunya itu dengan kesimpulan yang serbapasti, setidak-tidaknya pendekatan keilmuan jauh lebih unggul dari ilmu rasa yang lebih banyak berdasarkan empirisme tanpa melalui pembuktian ilmiah.
Akhirnya, polemik internet sebaiknya dihentikan saja, kecuali untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan. Mbah Maridjan sendiri sebenarnya mengakui vulkanologi yang perlu dipelajari. Saat ditanya tentang erupsi Gunung Merapi, dengan bahasa Jawa dijawabnya: "Yo nek bab kui, takona nang vulkanolog." (Jika mengenai masalah itu, tanyakan kepada vulkanolog).
Dilema Mbah Maridjan adalah dalam menghadapi gejala alam, ilmu titennya tidak jarang lebih dominan. Yang perlu dijaga adalah agar kuburannya tidak dijadikan tempat keramat yang dapat menyeret bangsa ini ke tempat jatuh yang lebih tinggi, sekalipun ilmu pengetahuan sendiri bukanlah dewa. Ilmu pengetahuan juga terbatas dan nisbi. Allahu a'lam.
Republika OnLine » Breaking News » Nusantara Rabu, 10 November 2010, 05:44 WIB
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/10/145750-catatan-syafii-maarif-tentang-mbah-maridjan
Rabu, 13 Oktober 2010
Suku Baduy di Banten Gelar Ritual untuk Hentikan Lumpur Lapindo ke Sidoarjo
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Kantor gubernur Jawa Timur mendapat tamu istimewa. Sebanyak 13 orang suku Baduy, Banten mendatangi kantor gubernuran Selasa (10/12).
Mereka bermaksud minta izin untuk mengadakan acara ritual guna menghentikan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim. Mereka jjuga mengaku diperintahkan oleh tetua adat suku Baduy dan juga telah mendapat restu dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
Warga Baduy yang menumpang bus Pemprov Banten itu sempat ditemui Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, dan beberapa pejabat lainnya. "Silakan kalau mau berdoa untuk menghentikan lumpur. Mudah-mudahan meerka berhasil," kata Saifullah.
Iman Sholahudin yang juga pemimpin suku mengatakan warga suku Baduy luar ingin membantu untuk menghentikan luapan lumpur Lapindo. "Kami ingin berusaha menghentikan semburan Lapindo yang sudah menenggelamkan ratusan hektare area permukiman," kata Iman Sholahudin menirukan kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuidaman Kabupaten Lebak Banten.
Menurut pimpinan rombongan, Daenah, yang juga kepala desa Kanekes, Leuwi Damar, Lebak, Banten, mereka juga pernah melakukan ritual untuk membantu warga atau suku lain. Mereka pernah melakukan ritual untuk menetralisir letusan Gunung Galunggung dan Merapi.
Sebagaimana lazimnya suku Baduy --dengan pakaian serbahitam, tanpa memakai alas kaki, dan ikat kepala-- mereka turun menuju tanggul lumpur Lapindo. Di situlah mereka membaca doa satu per satu dengan posisi menghadap timur atau ke arah pusat semburan lumpur.
Lalu satu per satu orang Baduy memanjatkan doa dengan cara melepas baju sembari duduk di atas batuan kecil sambil makan dedaunan. Setiap orang Baduy memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk berdoa.
Republika OnLine Selasa, 12 Oktober 2010, 21:55 WIB
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/12/139818-suku-baduy-gelar-ritual-untuk-hentikan-lumpur-lapindo
Mereka bermaksud minta izin untuk mengadakan acara ritual guna menghentikan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim. Mereka jjuga mengaku diperintahkan oleh tetua adat suku Baduy dan juga telah mendapat restu dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
Warga Baduy yang menumpang bus Pemprov Banten itu sempat ditemui Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, dan beberapa pejabat lainnya. "Silakan kalau mau berdoa untuk menghentikan lumpur. Mudah-mudahan meerka berhasil," kata Saifullah.
Iman Sholahudin yang juga pemimpin suku mengatakan warga suku Baduy luar ingin membantu untuk menghentikan luapan lumpur Lapindo. "Kami ingin berusaha menghentikan semburan Lapindo yang sudah menenggelamkan ratusan hektare area permukiman," kata Iman Sholahudin menirukan kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuidaman Kabupaten Lebak Banten.
Menurut pimpinan rombongan, Daenah, yang juga kepala desa Kanekes, Leuwi Damar, Lebak, Banten, mereka juga pernah melakukan ritual untuk membantu warga atau suku lain. Mereka pernah melakukan ritual untuk menetralisir letusan Gunung Galunggung dan Merapi.
Sebagaimana lazimnya suku Baduy --dengan pakaian serbahitam, tanpa memakai alas kaki, dan ikat kepala-- mereka turun menuju tanggul lumpur Lapindo. Di situlah mereka membaca doa satu per satu dengan posisi menghadap timur atau ke arah pusat semburan lumpur.
Lalu satu per satu orang Baduy memanjatkan doa dengan cara melepas baju sembari duduk di atas batuan kecil sambil makan dedaunan. Setiap orang Baduy memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk berdoa.
Republika OnLine Selasa, 12 Oktober 2010, 21:55 WIB
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/12/139818-suku-baduy-gelar-ritual-untuk-hentikan-lumpur-lapindo
Selasa, 12 Oktober 2010
Pawai Budaya Jawa Timur 2010, 12 Daerah Tak Kirim Delegasi
SURABAYA - SURYA- Selasa (12/10) besok, masyarakat Jatim memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Pemerintah Provinsi (Pemprov). Namun, peringatan tetenger kelahiran wilayah berpenduduk sekitar 38 juta jiwa itu menyisakan masalah. Tanggal 12 Oktober 1945 yang diperingati sebagai hari jadi masih terancam digugat.
Munculnya ancaman gugatan itu, karena sebagai fakta sejarah, selama ada bukti baru otentik dan ada pihak yang mengajukan, maka hari jadi yang menandai berdirinya suatu pemerintahan dapat ditinjau ulang.
Buku Riwayat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan Badan Arsip Provinsi Jatim 2008 menjelaskan, tanggal 12 Oktober 1945 resmi ditetapkan sebagai HUT Pemprov Jatim, setelah pihak eksekutif membentuk tim pengkaji. Tim yang diketuai Nunuk Supri Rahayu itu menelusuri selama tiga tahun, 15 Oktober 2004 sampai 7 Mei 2007. Hasilnya, tim sepakat hari jadi Pemprov 19 Agustus 1945. Alasannya, 19 Agustus merupakan waktu terbentuknya Provinsi Jatim bersama tujuh provinsi lain, yakni Jabar, Jateng, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, dua hari setelah kemerdekaan RI diproklamirkan. Pada tanggal sama, juga keluar maklumat pengangkatan orang Indonesia pertama, RMTA Soerjo sebagai Gubernur Jatim. Oleh eksekutif, tanggal itu lantas diajukan ke DPRD Jatim untuk dibahas.
Dewan lantas menugaskan Komisi A (Pemerintahan) mengkajinya. Selama pengkajian, para wakil rakyat sempat studi banding ke Belanda. Hasilnya, Komisi A memberi lima alternatif HUT Pemprov, yakni 1 Juli 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara empat tanggal lain, terbentuk setelah masa kemerdekaan, masing-masing 22 Agustus 1945, 12 Oktober 1945, 25 Oktober 1945, dan 15 Agustus 1950.
Dari lima itu, sidang paripurna DPRD Jatim 7 Agustus 2007 menyepakati 12 Oktober 1945 sebagai hari jadi, bukannya 19 Agustus 1945 yang diusulkan eksekutif. Dewan mengemukakan tiga alasan, momentum pengangkatan dan/atau pelantikan Soerjo sebagai orang Indonesia pertama jadi Gubernur Jatim, yakni Soerjo baru menjalankan tugas di Surabaya 12 Oktober. Lalu, bulan Oktober dinilai memiliki nilai filosofis dan heroik nasionalisme sangat tinggi, karena pada 25 Oktober 1945 Soerjo dengan berani menolak permintaan Sekutu –Jenderal Mallaby, untuk menyerahkan diri dan datang ke kapal perang mereka. Selain itu, tahun 1945 dinilai sebagai titik tolak bangkitnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan.
Namun, setelah dewan menggedok putusan itu, protes dari masyarakat menyeruak. Meski demikian, sejak saat itu, setiap 12 Oktober Pemprov Jatim selalu memperingati hari jadinya. Ini berarti, tahun ini merupakan keempat kalinya peringatan HUT Pemprov.
Rangkaian acara berlangsung mulai 24 September–23 Oktober. Dimulai dengan pertandingan olahraga antarpejabat struktural di lingkungan Pemprov, pawai budaya Jatim, talk show Gubernur, upacara peringatan HUT di Gedung Grahadi, sidang paripurna dewan, pembukaan Jatim Fair 2010 oleh Wakil Presiden, jalan sehat, bakti sosial, dan ditutup dengan tasyakuran dan pergelaran wayang kulit.
Namun, peringatan HUT Pemprov Jatim tampaknya kurang disambut pemkab/pemkot. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah peserta mengikuti pawai budaya, Minggu (10/10) sore. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya 26 daerah mengirim delegasinya. Sementara 12 daerah lainnya tidak berpartisipasi dalam event tahunan itu.
Ke-12 daerah itu, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Tuban, Ngawi, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, Pacitan, dan Kabupaten Blitar.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Gunarto, menyayangkan banyaknya daerah yang tak berpatisipasi dalam pawai budaya Jatim. Padahal, melalui momentum ini masyarakat dapat mengetahui budaya yang dimiliki Jatim.
Meski hanya diikuti 26 kabupaten/kota, pawai budaya kemarin berlangsung meriah. Ribuan masyarakat Surabaya dan sekitarnya antusias menyaksikan kendaraan hias dan pernak-pernik budaya. Selain dari Jatim, peserta dari Lampung dan Bangka Belitung juga mengikuti pawai.
Sayangnya, selama proses pawai, arus lalu lintas di rute pawai tidak ditutup sehingga membuat peserta pawai, penonton, dan pengendara jalan tumplek blek jadi satu di sepanjang jalan yang dilalui.
Kemacetan arus lalin tak terhindarkan. Sementara para penonton banyak yang merengsek maju keluar dari trotoar, dan para peserta pawaipun ikut merasakan semburan asap knalpot dari kendaraan yang melintas di sisi kanan mereka.
Namun di balik kesemrawutan, penampilan istimewa ditunjukkan hampir seluruh peserta. Apalagi mereka tak hanya jalan tapi juga beratraksi di sepanjang perjalanan. Seperti kelompok dari Nganjuk terlihat pasukan pembawa busur, berjalan sambil menari memainkan busur panah. Juga dari Tulungagung yang menampilkan atraksi tari tiban, dimana di antara para penari saling melecutkan cambuk aren.
Khawatir Kalah Meriah
Sejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Aminuddin Kasdi membenarkan penetapan 12 Oktober 1945 sebagai HUT Pemprov merupakan pilihan DPRD Jatim. Karena tim peneliti Pemprov, di mana dia juga dijadikan narasumber, mengusulkan 19 Agustus 1945 sebagai hari jadi. ”Kenapa 19 Agustus, karena saat itulah Provinsi Jatim dibentuk bersama tujuh provinsi lainnya. Dan pada tanggal itu juga, Soerjo ditunjuk dan diangkat sebagai Gubernur Jatim pertama kali,” ujarnya kepada Surya, kemarin.
Aminuddin menyebut bahwa 19 Agustus yang dipilih, karena anggota DPRD takut perayaan HUT Pemprov tenggelam dan kalah meriah dengan perayaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus.
Padahal, meski Gubernur Soerjo baru pindah ke Surabaya 12 Oktober 1945, setelah diangkat sebagai gubernur pada 19 Agustus, Soerjo, kata Aminuddin telah melaksanakan tugas sebagai gubernur. Di antaranya, mengikuti musyawarah daerah di Jakarta pada September 1945. Selain itu, awal Oktober, mantan anggota PPKI dan BPUPKI itu juga mengadakan rapat kerja di Kediri. Kegiatan ini diberitakan Surat Kabar KENPO tahun 1945. ”Jadi dari sisi historis, penetapan 12 Oktober sebagai HUT Pemprov sebenarnya tak ada nilai historisnya,” katanya.
”Namun, karena DPRD punya kewenangan menetapkan hari jadi, sebagai bentuk representasi kemauan politik dari pemerintah dan warga di Jatim, saya menghormati putusan itu,” imbuhnya.
Meski demikian, penetapan 12 Oktober sebagai HUT Pemprov, kata Aminuddin, masih bisa digugat. Syaratnya harus ada yang protes ke Gubernur, agar Gubernur kembali mengajukan peninjauan ulang ke DPRD. ”Prinsipnya, tidak untuk mencari menang dan kalah. Tapi, semata-mata untuk meluruskan sejarah,” katanya.
Gubernur Soekarwo mempersilakan jika ada pihak berniat menggugat hari jadi Pemprov. ”Sejarah memang harus begitu, tidak pernah diam. Selalu dilakukan discovery terhadap bukti-bukti sejarah,” tegasnya kepada Surya.
Jika itu nanti ada, yang melakukan bukan Pemprov, tetapi para ahli dan sejarawan yang harus menginisiasinya, dengan ditunjang bukti otentik dan berbagai arsip. ”Kami hanya fasilitator saja,” imbuhnya.
Pakde menilai wajar penemuan hari jadi tak memuaskan semua pihak. Karena banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Namun, yang penting penentuan hari jadi harus ngugemi visi Indonesia Centris dan meninggalkan visi Nerlando Centris. Selain itu, penentuan hari jadi juga dapat mencerminkan peristiwa penting dalam sejarah provinsi.
Pakde Karwo mengingatkan, yang terpenting dari penetapan hari jadi bukanlah sekadar penetapan tanggal, bulan, tahun. Tapi, diharapkan memiliki makna pengentalan ikatan nasionalisme dan idealisme masyarakat Jatim. Sehingga dapat menjadi symbol pembangkit semangat solidaritas masyarakat untuk membangun Jatim bersama-sama dan menikmati hasilnya juga secara bersama-sama. {Mujib Anwar-Sri Handi Lestari}
Surya Online Senin, 11 Oktober 2010 06:59 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/11/pawai-budaya-12-daerah-tak-kirim-delegasi.html
Munculnya ancaman gugatan itu, karena sebagai fakta sejarah, selama ada bukti baru otentik dan ada pihak yang mengajukan, maka hari jadi yang menandai berdirinya suatu pemerintahan dapat ditinjau ulang.
Buku Riwayat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan Badan Arsip Provinsi Jatim 2008 menjelaskan, tanggal 12 Oktober 1945 resmi ditetapkan sebagai HUT Pemprov Jatim, setelah pihak eksekutif membentuk tim pengkaji. Tim yang diketuai Nunuk Supri Rahayu itu menelusuri selama tiga tahun, 15 Oktober 2004 sampai 7 Mei 2007. Hasilnya, tim sepakat hari jadi Pemprov 19 Agustus 1945. Alasannya, 19 Agustus merupakan waktu terbentuknya Provinsi Jatim bersama tujuh provinsi lain, yakni Jabar, Jateng, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, dua hari setelah kemerdekaan RI diproklamirkan. Pada tanggal sama, juga keluar maklumat pengangkatan orang Indonesia pertama, RMTA Soerjo sebagai Gubernur Jatim. Oleh eksekutif, tanggal itu lantas diajukan ke DPRD Jatim untuk dibahas.
Dewan lantas menugaskan Komisi A (Pemerintahan) mengkajinya. Selama pengkajian, para wakil rakyat sempat studi banding ke Belanda. Hasilnya, Komisi A memberi lima alternatif HUT Pemprov, yakni 1 Juli 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara empat tanggal lain, terbentuk setelah masa kemerdekaan, masing-masing 22 Agustus 1945, 12 Oktober 1945, 25 Oktober 1945, dan 15 Agustus 1950.
Dari lima itu, sidang paripurna DPRD Jatim 7 Agustus 2007 menyepakati 12 Oktober 1945 sebagai hari jadi, bukannya 19 Agustus 1945 yang diusulkan eksekutif. Dewan mengemukakan tiga alasan, momentum pengangkatan dan/atau pelantikan Soerjo sebagai orang Indonesia pertama jadi Gubernur Jatim, yakni Soerjo baru menjalankan tugas di Surabaya 12 Oktober. Lalu, bulan Oktober dinilai memiliki nilai filosofis dan heroik nasionalisme sangat tinggi, karena pada 25 Oktober 1945 Soerjo dengan berani menolak permintaan Sekutu –Jenderal Mallaby, untuk menyerahkan diri dan datang ke kapal perang mereka. Selain itu, tahun 1945 dinilai sebagai titik tolak bangkitnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan.
Namun, setelah dewan menggedok putusan itu, protes dari masyarakat menyeruak. Meski demikian, sejak saat itu, setiap 12 Oktober Pemprov Jatim selalu memperingati hari jadinya. Ini berarti, tahun ini merupakan keempat kalinya peringatan HUT Pemprov.
Rangkaian acara berlangsung mulai 24 September–23 Oktober. Dimulai dengan pertandingan olahraga antarpejabat struktural di lingkungan Pemprov, pawai budaya Jatim, talk show Gubernur, upacara peringatan HUT di Gedung Grahadi, sidang paripurna dewan, pembukaan Jatim Fair 2010 oleh Wakil Presiden, jalan sehat, bakti sosial, dan ditutup dengan tasyakuran dan pergelaran wayang kulit.
Namun, peringatan HUT Pemprov Jatim tampaknya kurang disambut pemkab/pemkot. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah peserta mengikuti pawai budaya, Minggu (10/10) sore. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya 26 daerah mengirim delegasinya. Sementara 12 daerah lainnya tidak berpartisipasi dalam event tahunan itu.
Ke-12 daerah itu, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Tuban, Ngawi, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, Pacitan, dan Kabupaten Blitar.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Gunarto, menyayangkan banyaknya daerah yang tak berpatisipasi dalam pawai budaya Jatim. Padahal, melalui momentum ini masyarakat dapat mengetahui budaya yang dimiliki Jatim.
Meski hanya diikuti 26 kabupaten/kota, pawai budaya kemarin berlangsung meriah. Ribuan masyarakat Surabaya dan sekitarnya antusias menyaksikan kendaraan hias dan pernak-pernik budaya. Selain dari Jatim, peserta dari Lampung dan Bangka Belitung juga mengikuti pawai.
Sayangnya, selama proses pawai, arus lalu lintas di rute pawai tidak ditutup sehingga membuat peserta pawai, penonton, dan pengendara jalan tumplek blek jadi satu di sepanjang jalan yang dilalui.
Kemacetan arus lalin tak terhindarkan. Sementara para penonton banyak yang merengsek maju keluar dari trotoar, dan para peserta pawaipun ikut merasakan semburan asap knalpot dari kendaraan yang melintas di sisi kanan mereka.
Namun di balik kesemrawutan, penampilan istimewa ditunjukkan hampir seluruh peserta. Apalagi mereka tak hanya jalan tapi juga beratraksi di sepanjang perjalanan. Seperti kelompok dari Nganjuk terlihat pasukan pembawa busur, berjalan sambil menari memainkan busur panah. Juga dari Tulungagung yang menampilkan atraksi tari tiban, dimana di antara para penari saling melecutkan cambuk aren.
Khawatir Kalah Meriah
Sejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Aminuddin Kasdi membenarkan penetapan 12 Oktober 1945 sebagai HUT Pemprov merupakan pilihan DPRD Jatim. Karena tim peneliti Pemprov, di mana dia juga dijadikan narasumber, mengusulkan 19 Agustus 1945 sebagai hari jadi. ”Kenapa 19 Agustus, karena saat itulah Provinsi Jatim dibentuk bersama tujuh provinsi lainnya. Dan pada tanggal itu juga, Soerjo ditunjuk dan diangkat sebagai Gubernur Jatim pertama kali,” ujarnya kepada Surya, kemarin.
Aminuddin menyebut bahwa 19 Agustus yang dipilih, karena anggota DPRD takut perayaan HUT Pemprov tenggelam dan kalah meriah dengan perayaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus.
Padahal, meski Gubernur Soerjo baru pindah ke Surabaya 12 Oktober 1945, setelah diangkat sebagai gubernur pada 19 Agustus, Soerjo, kata Aminuddin telah melaksanakan tugas sebagai gubernur. Di antaranya, mengikuti musyawarah daerah di Jakarta pada September 1945. Selain itu, awal Oktober, mantan anggota PPKI dan BPUPKI itu juga mengadakan rapat kerja di Kediri. Kegiatan ini diberitakan Surat Kabar KENPO tahun 1945. ”Jadi dari sisi historis, penetapan 12 Oktober sebagai HUT Pemprov sebenarnya tak ada nilai historisnya,” katanya.
”Namun, karena DPRD punya kewenangan menetapkan hari jadi, sebagai bentuk representasi kemauan politik dari pemerintah dan warga di Jatim, saya menghormati putusan itu,” imbuhnya.
Meski demikian, penetapan 12 Oktober sebagai HUT Pemprov, kata Aminuddin, masih bisa digugat. Syaratnya harus ada yang protes ke Gubernur, agar Gubernur kembali mengajukan peninjauan ulang ke DPRD. ”Prinsipnya, tidak untuk mencari menang dan kalah. Tapi, semata-mata untuk meluruskan sejarah,” katanya.
Gubernur Soekarwo mempersilakan jika ada pihak berniat menggugat hari jadi Pemprov. ”Sejarah memang harus begitu, tidak pernah diam. Selalu dilakukan discovery terhadap bukti-bukti sejarah,” tegasnya kepada Surya.
Jika itu nanti ada, yang melakukan bukan Pemprov, tetapi para ahli dan sejarawan yang harus menginisiasinya, dengan ditunjang bukti otentik dan berbagai arsip. ”Kami hanya fasilitator saja,” imbuhnya.
Pakde menilai wajar penemuan hari jadi tak memuaskan semua pihak. Karena banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Namun, yang penting penentuan hari jadi harus ngugemi visi Indonesia Centris dan meninggalkan visi Nerlando Centris. Selain itu, penentuan hari jadi juga dapat mencerminkan peristiwa penting dalam sejarah provinsi.
Pakde Karwo mengingatkan, yang terpenting dari penetapan hari jadi bukanlah sekadar penetapan tanggal, bulan, tahun. Tapi, diharapkan memiliki makna pengentalan ikatan nasionalisme dan idealisme masyarakat Jatim. Sehingga dapat menjadi symbol pembangkit semangat solidaritas masyarakat untuk membangun Jatim bersama-sama dan menikmati hasilnya juga secara bersama-sama. {Mujib Anwar-Sri Handi Lestari}
Surya Online Senin, 11 Oktober 2010 06:59 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/11/pawai-budaya-12-daerah-tak-kirim-delegasi.html
Rabu, 16 Desember 2009
Koin Untuk Prita Tembus RpJawa Pos Selasa, 15 Desember 2009 500 Juta
Koin untuk Prita Tembus Rp 500 juta
Daerah Belum Masuk, Bank Tak Mau Terima
JAKARTA - Pengumpulan koin untuk Prita Mulyasari, yang diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Tinggi (PT) Banten dalam kasus perdata pencemaran nama baik RS Omni Internasional, secara resmi ditutup pukul 21.00 tadi malam (14/12).
Penghitungan koin kemarin dimulai pukul 09.00. Hingga pukul 21.27, para relawan menghitung jumlah koin mencapai Rp 416.001.500. Tetapi, aktivitas penghitungan belum selesai.
Kalau dijumlah dengan sumbangan sebelumnya, dana sumbangan untuk Prita mencapai lebih dari setengah miliar rupiah (Rp 500 juta).
Sebelumnya, mantan Menteri Perindustrian (Menperind) Fahmi Idris menyumbang separo dari kerugian material dan immaterial yang ditetapkan PT Banten, yakni Rp 102 juta. Lantas, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyumbang Rp 50 juta. Jadi, total dana sumbangan untuk Prita sudah mencapai Rp 568 juta.
Jumlah sumbangan akan terus bertambah. Sebab, penghitungan beberapa karung koin belum selesai. Begitu pula sumbangan koin dari daerah-daerah. ''Belum semua sampai kepada kami,'' kata Yusro Muhammad Santoso, salah seorang relawan Koin untuk Prita, di markas penghitungan di Jalan Langsat 1/3a, Kramat Pela, Jakarta Selatan.
Kamis lusa (17/12) Yusro berharap agar penghitungan seluruh karung rampung. Lalu, uang itu akan diserahkan secara simbolis pada 20 Desember bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial. Rencananya, akan ada konser akbar yang diselenggarakan sebuah majalah musik. ''Saat itu, secara simbolis uang koin akan diserahkan kepada Ibu Prita,'' tutur Yusro.
Namun, para relawan malah menghadapi kesulitan baru. Mereka sulit mencari bank yang mau menerima uang receh itu. Fasilitator relawan Didi Nugrahadi mengatakan, uang itu akan diserahkan kepada Prita dalam bentuk rekening. Sebab, RS Omni mencabut gugatannya.
Namun, hingga tadi malam, belum ada bank yang mau menerima. Didi sudah mendekati tiga bank besar nasional. Tetapi, mereka kompak menolak. ''Tidak perlu saya sebut nama banknya. Mereka beralasan tidak mau dianggap berpihak pada gerakan sosial tertentu,'' jelasnya.
Pengacara RS Omni Internasional kemarin (14/12) secara resmi mengajukan pencabutan gugatan perdata atas Prita Mulyasari. Itu berarti Prita dipastikan tidak perlu lagi membayar denda Rp 204 juta sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Syaratnya, Prita mau menyepakati akta perdamaian. ''Pencabutan gugatan perdata ini realisasi keinginan rumah sakit untuk berdamai,'' kata Risna Situmorang, pengacara RS Omni. (aga/kim/dwi)
Daerah Belum Masuk, Bank Tak Mau Terima
JAKARTA - Pengumpulan koin untuk Prita Mulyasari, yang diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Tinggi (PT) Banten dalam kasus perdata pencemaran nama baik RS Omni Internasional, secara resmi ditutup pukul 21.00 tadi malam (14/12).
Penghitungan koin kemarin dimulai pukul 09.00. Hingga pukul 21.27, para relawan menghitung jumlah koin mencapai Rp 416.001.500. Tetapi, aktivitas penghitungan belum selesai.
Kalau dijumlah dengan sumbangan sebelumnya, dana sumbangan untuk Prita mencapai lebih dari setengah miliar rupiah (Rp 500 juta).
Sebelumnya, mantan Menteri Perindustrian (Menperind) Fahmi Idris menyumbang separo dari kerugian material dan immaterial yang ditetapkan PT Banten, yakni Rp 102 juta. Lantas, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyumbang Rp 50 juta. Jadi, total dana sumbangan untuk Prita sudah mencapai Rp 568 juta.
Jumlah sumbangan akan terus bertambah. Sebab, penghitungan beberapa karung koin belum selesai. Begitu pula sumbangan koin dari daerah-daerah. ''Belum semua sampai kepada kami,'' kata Yusro Muhammad Santoso, salah seorang relawan Koin untuk Prita, di markas penghitungan di Jalan Langsat 1/3a, Kramat Pela, Jakarta Selatan.
Kamis lusa (17/12) Yusro berharap agar penghitungan seluruh karung rampung. Lalu, uang itu akan diserahkan secara simbolis pada 20 Desember bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial. Rencananya, akan ada konser akbar yang diselenggarakan sebuah majalah musik. ''Saat itu, secara simbolis uang koin akan diserahkan kepada Ibu Prita,'' tutur Yusro.
Namun, para relawan malah menghadapi kesulitan baru. Mereka sulit mencari bank yang mau menerima uang receh itu. Fasilitator relawan Didi Nugrahadi mengatakan, uang itu akan diserahkan kepada Prita dalam bentuk rekening. Sebab, RS Omni mencabut gugatannya.
Namun, hingga tadi malam, belum ada bank yang mau menerima. Didi sudah mendekati tiga bank besar nasional. Tetapi, mereka kompak menolak. ''Tidak perlu saya sebut nama banknya. Mereka beralasan tidak mau dianggap berpihak pada gerakan sosial tertentu,'' jelasnya.
Pengacara RS Omni Internasional kemarin (14/12) secara resmi mengajukan pencabutan gugatan perdata atas Prita Mulyasari. Itu berarti Prita dipastikan tidak perlu lagi membayar denda Rp 204 juta sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Syaratnya, Prita mau menyepakati akta perdamaian. ''Pencabutan gugatan perdata ini realisasi keinginan rumah sakit untuk berdamai,'' kata Risna Situmorang, pengacara RS Omni. (aga/kim/dwi)
Langganan:
Postingan (Atom)